Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — MANAJEMEN RISIKO BAGI PENYELENGGARA ITSK · BAB III Bagian Kelima — Sistem Pengendalian Internal · BAB III Bagian Kelima Paragraf 2 — Sistem Pengendalian Internal dalam Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 62

POJK 30/2025 — Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam penerapan Manajemen Risiko, sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat: a. kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Penyelenggara ITSK; b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kecukupan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi operasional kepada fungsi pengendalian Risiko; d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Penyelenggara ITSK; e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu; f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Penyelenggara ITSK terhadap ketentuan perundang-undangan bagi Penyelenggara ITSK; g. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Penyelenggara ITSK; h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko; i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan Direksi dan Dewan Komisaris Penyelenggara ITSK berdasarkan hasil audit; dan j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Penyelenggara ITSK yang bersifat material dan tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Penyelenggara ITSK untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh fungsi audit internal.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 62 POJK 30/2025

PDF naskah resmi, halaman 28

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 80 POJK 30/2025 (mulai berlaku 1 Juli 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-07-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH