Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — MANAJEMEN RISIKO BAGI PENYELENGGARA ITSK · BAB III Bagian Ketiga — Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko · BAB III Bagian Ketiga Paragraf 2 — Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

Pasal 56

POJK 30/2025 — Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko Penyelenggara ITSK. (2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas; b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai. (3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup: a. limit secara keseluruhan; b. limit per jenis Risiko; dan c. limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 56 POJK 30/2025

PDF naskah resmi, halaman 26

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 80 POJK 30/2025 (mulai berlaku 1 Juli 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-07-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH