Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — TATA KELOLA YANG BAIK · BAB II Bagian Ketujuh — Benturan Kepentingan

Pasal 40

POJK 30/2025 — Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK harus menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Penyelenggara ITSK. (2) Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya Benturan Kepentingan. (3) Selain mengungkapkan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara ITSK dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Penyelenggara ITSK atau mengurangi keuntungan Penyelenggara ITSK. (4) Penyelenggara ITSK wajib memiliki kebijakan Benturan Kepentingan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi Benturan Kepentingan yang mungkin timbul dalam Penyelenggara ITSK akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha Penyelenggara ITSK, yang dituangkan dalam aturan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 40 POJK 30/2025

PDF naskah resmi, halaman 18

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 80 POJK 30/2025 (mulai berlaku 1 Juli 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-07-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH