Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — TATA KELOLA YANG BAIK · BAB II Bagian Kelima — Fungsi Audit Internal

Pasal 38

POJK 30/2025 — Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara ITSK wajib memiliki fungsi audit internal yang dijalankan oleh paling sedikit 1 (satu) orang sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang audit. (2) Fungsi audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara langsung kepada anggota Direksi. (3) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyelenggara ITSK atau hal lain yang ditemukan oleh fungsi audit internal dapat dilaporkan secara langsung kepada Dewan Komisaris. (4) Fungsi audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling sedikit: a. menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan; b. membantu tugas Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Penyelenggara ITSK, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit; c. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain; d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen; dan e. mendokumentasikan bukti dari tes dan audit yang sudah dilakukan oleh fungsi audit internal termasuk audit sistem informasi dan teknologi. (5) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), fungsi audit internal juga dapat melakukan audit keamanan dan kerentanan sistem informasi keseluruhan Penyelenggara ITSK, serta harus independen terhadap fungsi pengembangan sistem informasi dan fungsi bisnis dan operasional sistem informasi. (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Penyelenggara ITSK untuk menyampaikan bukti dari tes dan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e. (7) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Penyelenggara ITSK untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (8) Penyelenggara ITSK wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja fungsi audit internal yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang; b. persyaratan dan kode etik auditor internal; dan c. mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit internal.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 38 POJK 30/2025

PDF naskah resmi, halaman 17

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 80 POJK 30/2025 (mulai berlaku 1 Juli 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-07-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH