Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — TATA KELOLA YANG BAIK · BAB II Bagian Ketiga — Pengawasan Aktif Oleh Direksi dan Dewan Komisaris · BAB II Bagian Ketiga Paragraf 2 — Dewan Komisaris

Pasal 33

POJK 30/2025 — Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari audit internal Penyelenggara ITSK, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain. (2) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: a. keadaan Direksi tidak melakukan tindak lanjut atas temuan audit, atau pemeriksaan dan temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari audit internal Penyelenggara ITSK, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain; b. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Penyelenggara ITSK terkait; dan/atau c. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara ITSK.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 33 POJK 30/2025

PDF naskah resmi, halaman 15

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 80 POJK 30/2025 (mulai berlaku 1 Juli 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-07-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH