Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — TATA KELOLA YANG BAIK · BAB II Bagian Ketiga — Pengawasan Aktif Oleh Direksi dan Dewan Komisaris · BAB II Bagian Ketiga Paragraf 2 — Dewan Komisaris

Pasal 31

POJK 30/2025 — Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Dewan Komisaris wajib: a. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi; b. melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian; c. mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan Penyelenggara ITSK serta sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggara ITSK; d. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola yang Baik; e. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi efektivitas penerapan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko, kepatuhan, dan audit internal; f. memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari audit internal Penyelenggara ITSK, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain; dan g. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, cepat, dan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 31 POJK 30/2025

PDF naskah resmi, halaman 14

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 80 POJK 30/2025 (mulai berlaku 1 Juli 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-07-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH