BAB II — TATA KELOLA YANG BAIK · BAB II Bagian Ketiga — Pengawasan Aktif Oleh Direksi dan Dewan Komisaris · BAB II Bagian Ketiga Paragraf 1 — Direksi
Pasal 22
POJK 30/2025 — Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam anggaran dasar Penyelenggara ITSK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.(3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.(4) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat atau tidak memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direktur utama dapat memberikan keputusan final.(5) Dalam hal Penyelenggara ITSK memiliki Direksi berjumlah genap, direktur utama dapat memberikan keputusan final pada rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(6) Penyelenggara ITSK wajib memastikan Direksi untuk menuangkan hasil rapat Direksi dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.(7) Penyelenggara ITSK wajib memastikan Direksi untuk mencantumkan pendapat berbeda yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan pendapat berbeda tersebut.(8) Anggota Direksi yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.(9) Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik.