Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — TATA KELOLA YANG BAIK · BAB II Bagian Ketiga — Pengawasan Aktif Oleh Direksi dan Dewan Komisaris · BAB II Bagian Ketiga Paragraf 1 — Direksi

Pasal 15

POJK 30/2025 — Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal terjadi: a. pemberhentian anggota Direksi; b. anggota Direksi berhalangan tetap; dan/atau c. anggota Direksi mengundurkan diri, yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah minimal anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Penyelenggara ITSK wajib mengangkat pengganti anggota Direksi dimaksud. (2) Penyelenggara ITSK wajib memenuhi ketentuan mengenai pengangkatan pengganti anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberhentian anggota Direksi, anggota Direksi berhalangan tetap, atau mengundurkan diri. (3) Dalam hal terdapat kekurangan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Penyelenggara ITSK sesuai anggaran dasar atau keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (4) Ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Penyelenggara ITSK berlaku bagi Dewan Komisaris yang melakukan tindakan pengurusan Penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal anggaran dasar atau keputusan RUPS tidak mengatur Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Penyelenggara ITSK untuk menunjuk salah satu pegawai dengan level tertentu untuk melakukan tindakan pengurusan Penyelenggara ITSK.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 15 POJK 30/2025

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 80 POJK 30/2025 (mulai berlaku 1 Juli 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-07-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH