Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XV — KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 86

POJK 30/2024 — KONGLOMERASI KEUANGAN DAN PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap PIKK, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. menunjuk dan menetapkan suatu LJK atau entitas non-LJK sebagai PIKK; b. menunjuk dan menetapkan salah satu PSP untuk membentuk PIKK; c. meminta perbaikan dan/atau penyesuaian dalam hal struktur kepemilikan dan/atau organisasi PIKK mengganggu efektivitas pengawasan PIKK dan/atau Konglomerasi Keuangan; d. melakukan penilaian terhadap setiap perubahan struktur Konglomerasi Keuangan untuk memastikan pengawasan terhadap kondisi kesehatan Konglomerasi Keuangan; dan/atau e. melakukan pemeriksaan termasuk mendapatkan data dan/atau informasi terhadap: 1. PIKK; 2. anggota Konglomerasi Keuangan; 3. pihak terelasi dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau 4. pihak lain yang terkait dengan Konglomerasi Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 86 POJK 30/2024

PDF naskah resmi, halaman 37

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 100

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH