Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VIII — KRITERIA KEPEMILIKAN DAN PENGENDALIAN KONGLOMERASI KEUANGAN

Pasal 47

POJK 30/2024 — KONGLOMERASI KEUANGAN DAN PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PIKK wajib memiliki Pengendalian terhadap anggota Konglomerasi Keuangan. (2) PIKK mengendalikan anggota Konglomerasi Keuangan dalam hal: a. PIKK memiliki saham anggota Konglomerasi Keuangan lebih dari 50% (lima puluh persen); b. PIKK memiliki saham anggota Konglomerasi Keuangan sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun memiliki pengendalian terhadap anggota Konglomerasi Keuangan; c. berdasarkan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan wajib dikonsolidasikan kepada PIKK; atau d. jika terdapat para pihak yang memiliki saham anggota Konglomerasi Keuangan lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), maka pengendalian terhadap anggota Konglomerasi Keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. kepemilikan oleh PIKK dan para pihak lainnya pada anggota Konglomerasi Keuangan adalah masing-masing sama besar; dan 2. PIKK dan para pihak lainnya melakukan pengendalian secara bersama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan yang didasarkan pada perjanjian, dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik keuangan maupun nonkeuangan sesuai kepemilikannya masing-masing. (3) PIKK mengendalikan dana pensiun yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan dalam hal: a. PIKK merupakan pendiri atau mitra pendiri dana pensiun; atau b. PIKK bukan pendiri atau mitra pendiri dana pensiun, namun anggota Konglomerasi Keuangan merupakan pendiri atau mitra pendiri dana pensiun.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 47 POJK 30/2024

PDF naskah resmi, halaman 22

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 100

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH