Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIKK

Pasal 39

POJK 30/2024 — KONGLOMERASI KEUANGAN DAN PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan/atau Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan/atau Pasal 38 ayat (1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu. (3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK Operasional pihak utama PIKK Nonoperasional, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 39 POJK 30/2024

PDF naskah resmi, halaman 19

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 100

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH