Pasal I angka 8 (Pasal 21)
POJK 30/POJK.05/2021 — Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Satuan ringkas dari 12075 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal I angka 8 (Pasal 21) POJK 30/POJK.05/2021
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 (kalimat pembuka))
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf a)
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf b)
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Rep…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf c)
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf d)
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indon…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf e)
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indones…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf f)
f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lemba…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf g)
g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf h)
h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara R…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf i)
i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf j)
j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indo…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf k)
k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indone…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf l)
l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Rep…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf m)
m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf n)
n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusah…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf o)
o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik In…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf p)
p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lemb…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf q)
q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf r)
r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masy…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf s)
s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7,…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf t)
t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf u)
u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Nega…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf v)
v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuan…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf w)
w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembar…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf x)
x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (L…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf y)
y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf z)
z. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (Lembaran Nega…
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 (teks 2))
aa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor…
Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf a)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf b)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf c)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf d)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf e)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf f)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf g)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf h)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf i)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf j)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf k)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf l)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf m)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf n)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf o)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf p)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf q)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf r)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf s)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf t)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf u)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf v)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf w)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf x)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf y)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 huruf z)
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 (kalimat pembuka))
- Pasal I angka 8 (Pasal 21 (teks 2))
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal II POJK 30/POJK.05/2021 (mulai berlaku 31 Desember 2021); JDIH OJK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.