POJK 30/POJK.05/2021 — Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
7. Setelah BAB VIIF ditambahkan 2 (dua) BAB yakni BAB VIIG dengan Pasal 20H dan BAB VIIH dengan Pasal 20I, sehingga berbunyi sebagai berikut:Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat memfasilitasi permohonan restrukturisasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman yang terkena dampak penyebaran COVID-19 kepada pemberi pinjaman.Restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman.Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mendokumentasikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi restrukturisasi pinjaman menyampaikan laporan restrukturisasi pinjaman secara bulanan berdasarkan posisi akhir bulan laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.Penyampaian laporan restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.Apabila batas waktu penyampaian laporan restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan tersebut disampaikan pada hari kerja berikutnya.Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menyusun laporan restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(1) Kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 20A, dan Pasal 20B, berlaku sampai dengan jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah.(2) Selain kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 17 April 2023.