Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — KELEMBAGAAN · BAB II Bagian Ketiga — Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 7

POJK 29/2024 — Pemeringkat Kredit Alternatif

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PKA dapat menggunakan tenaga kerja asing dengan memenuhi kriteria: a. menduduki jabatan: 1. 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; dan/atau 2. tenaga ahli atau konsultan; b. penggunaan tenaga kerja asing dilarang melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk masing-masing tenaga kerja asing untuk 1 (satu) kali masa jabatan; c. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggungjawabnya; dan d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKA wajib: a. mempertimbangkan terlebih dahulu ketersediaan tenaga kerja Indonesia untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan; b. menyediakan 1 (satu) orang tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping untuk masing-masing tenaga kerja asing; c. menyelenggarakan alih teknologi dan/atau alih keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja pendamping melalui pendidikan dan/atau pelatihan kerja; dan d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. (3) PKA dilarang memanfaatkan tenaga kerja asing pada bidang tugas: a. personalia; dan b. kepatuhan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 7 POJK 29/2024

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 55 huruf b POJK 16/2025; Pasal 79 huruf a POJK 30/2025; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 55 huruf b POJK 16/2025; Pasal 79 huruf a POJK 30/2025

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 30/2025