Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IV — PENYELENGGARAAN PKA · BAB IV Bagian Kelima — Sanksi Administratif

Pasal 34

POJK 29/2024 — Pemeringkat Kredit Alternatif

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PKA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (6), Pasal 31, pasal 32 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; c. denda administratif, paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); d. pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan e. pencabutan izin usaha. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Pelanggaran Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 34 POJK 29/2024

PDF naskah resmi, halaman 25

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 55 huruf b POJK 16/2025; Pasal 79 huruf a POJK 30/2025; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 55 huruf b POJK 16/2025; Pasal 79 huruf a POJK 30/2025

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 30/2025