Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — TATA KELOLA · BAB III Bagian Kedua — Sanksi Administratif

Pasal 27

POJK 29/2024 — Pemeringkat Kredit Alternatif

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PKA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; c. denda administratif, paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); d. pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan e. pencabutan izin usaha. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 27 POJK 29/2024

PDF naskah resmi, halaman 21

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 55 huruf b POJK 16/2025; Pasal 79 huruf a POJK 30/2025; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 55 huruf b POJK 16/2025; Pasal 79 huruf a POJK 30/2025

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 30/2025