Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) PKA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7 ayat 1 huruf b, ayat (2), ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 9 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (8), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (8), ayat (9), ayat (10), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
c. denda administratif, paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
d. pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
e. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 22 POJK 29/2024
PDF naskah resmi, halaman 19
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 55 huruf b POJK 16/2025; Pasal 79 huruf a POJK 30/2025; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 55 huruf b POJK 16/2025; Pasal 79 huruf a POJK 30/2025
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.
Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 30/2025