Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas:
a. tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa:
1. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus dan/atau pegawai PKA untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan, kondisi keuangan, dan/atau transaksi yang sebenarnya;
2. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai PKA untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai PKA, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PKA; dan/atau
3. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai PKA untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip pengelolaan PKA yang baik;
b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. menyebabkan PKA mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha PKA dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;
d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
e. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
g. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat PKA menghadapi kesulitan permodalan;
h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
i. menghambat atau mengganggu:
1. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
2. upaya dari Pihak Utama PKA dan/atau pihak lain, dalam penanganan permasalahan PKA; dan/atau
j. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan selain huruf a sampai dengan huruf i yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) terdiri atas:
a. tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa:
1. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
2. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai PKA, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PKA; dan/atau
3. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip pengelolaan PKA yang baik;
b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. menyebabkan PKA mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha PKA dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;
d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
e. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
g. tidak melakukan pengelolaan strategis untuk pengembangan PKA yang sehat;
h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
i. menghambat atau mengganggu:
1. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
2. upaya dari Pihak Utama PKA dan/atau pihak lain, dalam penanganan permasalahan PKA; dan/atau
j. permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi selain huruf a sampai dengan huruf i yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 15 POJK 29/2024
PDF naskah resmi, halaman 12
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 55 huruf b POJK 16/2025; Pasal 79 huruf a POJK 30/2025; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 55 huruf b POJK 16/2025; Pasal 79 huruf a POJK 30/2025
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.
Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 30/2025