BAB III — TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN · BAB III Bagian Ketiga — Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Selain Calon PSP dan Calon Pengendali Perusahaan Perasuransian
Pasal 18
POJK 27/POJK.03/2016 — PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, OJK dapat melakukan klarifikasi kepada calon Pihak Utama.(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:a. terdapat informasi negatif mengenai calon Pihak Utama;b. calon Pihak Utama belum mempunyai pengalaman pada LJK di Indonesia yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan LJK tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atauc. calon Pihak Utama pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan sebelumnya.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 18 POJK 27/POJK.03/2016
Status regulasi
Berlakuditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 38; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 38
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.