Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — TATA CARA PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR JASA KEUANGAN · BAB II Bagian Keempat — Tanda Tangan Elektronik

Pasal 9

POJK 26/POJK.01/2019 — Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik yang memuat tanda tangan elektronik. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum mengimplementasikan penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka persetujuan atau penolakan diberikan melalui surat dalam bentuk dokumen cetak dan surat elektronik kepada Pemohon.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 9 POJK 26/POJK.01/2019

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 15 POJK 26/POJK.01/2019 (mulai berlaku 28 Oktober 2019); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH