Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — TATA CARA PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR JASA KEUANGAN · BAB II Bagian Ketiga — Proses Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 6

POJK 26/POJK.01/2019 — Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pemohon harus mengunggah kelengkapan dokumen, data, dan/atau tambahan informasi Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dalam Sistem Perizinan Secara Elektronik. (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanda bukti penerimaan secara elektronik melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik setelah Pemohon mengunggah dokumen dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap. (3) Dalam hal penyampaian permohonan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar jam kerja, Otoritas Jasa Keuangan akan memproses permohonan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan pada hari kerja berikutnya. (4) Pemohon yang telah mengajukan permohonan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan untuk menyampaikan dokumen secara tertulis.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 6 POJK 26/POJK.01/2019

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 15 POJK 26/POJK.01/2019 (mulai berlaku 28 Oktober 2019); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH