Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I

POJK 25/2025 — Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Ketentuan Pasal 40 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 62/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130/OJK) diubah sebagai berikut: Pasal 40 Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai: a. kriteria Tingkat Kesehatan dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 ayat (1) huruf b; b. kriteria parameter kuantitatif berupa rasio ekuitas terhadap modal disetor dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d angka 1 dan Pasal 28 ayat (2) huruf d angka 1; dan c. kriteria parameter kuantitatif berupa rasio piutang pembiayaan bermasalah neto dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d angka 2 dan Pasal 28 ayat (2) huruf d angka 2, dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2027.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I POJK 25/2025

PDF naskah resmi, halaman 2

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II angka 2 POJK 25/2025 (mulai berlaku 10 November 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 10-11-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH