Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
a. ringkasan eksekutif;
b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
c. visi, misi, dan strategi bisnis;
d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
1) rencana kegiatan usaha;
2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
3) rencana investasi bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, dan badan penyelenggara jaminan sosial;
4) rencana permodalan, kecuali bagi dana pensiun;
5) rencana pendanaan, kecuali bagi lembaga penjamin dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
6) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
7) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
8) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah;
e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
g. informasi lainnya.
(2) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi juga rencana bisnis khusus untuk unit syariah atau unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing LJKNB ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 7 POJK 24/POJK.05/2019