Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VII — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

POJK 24/POJK.05/2019 — RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6015); b. Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5788); c. Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996); d. Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6015); e. Pasal 4 ayat (3) huruf g dan Pasal 5 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107); f. Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6192); g. Pasal 6 huruf e dan Pasal 11 huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195); h. Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356); i. Pasal 22 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 23 POJK 24/POJK.05/2019

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 25; Pasal 29 POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 25; Pasal 29 POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.