BAB V — PENEGAKAN KEPATUHAN · BAB V Bagian Kesatu — Sanksi Administratif
Pasal 20
POJK 24/POJK.05/2019 — RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 17 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan.(2) Perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga penjamin yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).(3) Dalam hal LJKNB melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, tetap dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.(4) Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 20 POJK 24/POJK.05/2019
Status regulasi
Berlakuditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 25; Pasal 29 POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 25; Pasal 29 POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.