Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 2

POJK 24/POJK.05/2019 — RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi: 1. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas: a. perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; b. perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; c. perusahaan asuransi syariah; d. perusahaan reasuransi syariah; e. perusahaan pialang asuransi; dan f. perusahaan pialang reasuransi, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian; 2. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; 3. lembaga pembiayaan, yang terdiri atas: a. perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; b. perusahaan pembiayaan syariah; c. perusahaan modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; d. perusahaan modal ventura syariah; dan e. perusahaan pembiayaan infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan; 4. lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas: a. perusahaan pergadaian, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian; b. lembaga penjamin, yang terdiri atas: 1) perusahaan penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; 2) perusahaan penjaminan syariah; 3) perusahaan penjaminan ulang; dan 4) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan; c. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; d. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; e. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan; f. badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; dan g. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 2 POJK 24/POJK.05/2019

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 25; Pasal 29 POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 25; Pasal 29 POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.