POJK 23/2025 — Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Penyedia jasa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan:a. memberikan hak akses kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan;b. memiliki konfigurasi akses pengguna yang dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau lembaga yang berwenang untuk melakukan monitoring transaksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;c. dapat membatasi pilihan saluran pembayaran tertentu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. melakukan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan;e. menjamin kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pendukung yang dilakukan, kecuali informasi tersebut diberikan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;f. memiliki standar prosedur operasional paling sedikit mengatur:1. penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan;2. fitur dan fungsi layanan;3. proteksi terhadap akses data dan informasi pengguna, serta keamanannya; dan4. manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan internal; dang. menyampaikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu.
Dasar: Pasal II angka 12 POJK 23/2025: mulai berlaku pada tanggal diundangkan (10-11-2025), PDF h.49 (mulai berlaku 10 November 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 10-11-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.