Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I angka 59 (Pasal 86)

POJK 23/2025 — Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penempatan dana Konsumen pada rekening yang terpisah atas nama Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pemindahbukuan antar rekening bank atau uang elektronik. (2) Pemindahbukuan antar rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan rekening virtual yang dibuka oleh Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk masing-masing Konsumen. (3) Pemindahbukuan antar rekening bank atau melalui uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pembayaran yang telah memperoleh izin dari instansi atau otoritas yang berwenang pada sistem pembayaran. (4) Penggunaan uang elektronik oleh penyedia jasa pembayaran dalam proses transaksi perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan dan sistem pembayaran. (5) Penempatan dana Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mata uang Rupiah. (6) Dalam penempatan dana Konsumen pada rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dilarang: a. menerima setoran tunai baik setoran awal maupun setoran tambahan dari Konsumen; dan b. menerima dana dari pihak yang identitasnya berbeda dari Konsumen yang terdaftar pada Pedagang. (7) Pemindahbukuan uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) akun dan untuk 1 (satu) nomor telepon yang terdaftar pada Pedagang.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 59 (Pasal 86) POJK 23/2025

PDF naskah resmi, halaman 39

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II angka 12 POJK 23/2025: mulai berlaku pada tanggal diundangkan (10-11-2025), PDF h.49 (mulai berlaku 10 November 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 10-11-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH