Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
54. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha yang diajukan oleh pemohon yang merupakan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan perizinan diterima secara lengkap.
(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. penelitian dan analisis terhadap dokumen permohonan;
b. penilaian kemampuan dan kepatutan;
c. penelitian kesiapan operasional termasuk sistem teknologi informasi yang digunakan; dan
d. analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Untuk mendukung pelaksanaan penelitian, analisis, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta pemenuhan kelengkapan dan penyesuaian dokumen kepada pemohon jika berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen permohonan belum lengkap atau belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Pemohon harus menyampaikan pemenuhan kelengkapan, penyesuaian, dan/atau tambahan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Dalam hal pemohon tidak memenuhi kelengkapan, penyesuaian, dan/atau tambahan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
(6) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal I angka 54 POJK 23/2025
PDF naskah resmi, halaman 35