POJK 23/2025 — Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
41. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam hal Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian mendukung pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian terhadap transaksi derivatif Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal dimulainya perdagangan.(2) Pemberitahuan pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi derivatif Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit informasi:a. uraian sistem dan/atau sarana kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi, manajemen risiko, infrastruktur teknologi informasi, dan operasional;b. struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada penanggung jawab atau anggota direksi yang membawahi kegiatan pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi derivatif Aset Keuangan Digital beserta uraian tugasnya;c. bukti kesiapan sistem pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi derivatif Aset Keuangan Digital;d. rekening khusus untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi derivatif Aset Keuangan Digital; dane. standar prosedur operasional dan kode etik.(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Dasar: Pasal II angka 12 POJK 23/2025: mulai berlaku pada tanggal diundangkan (10-11-2025), PDF h.49 (mulai berlaku 10 November 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 10-11-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.