POJK 23/2025 — Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian yang mengajukan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan harus memenuhi persyaratan memiliki modal disetor paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).(2) Sumber dana modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari:a. kegiatan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;b. pinjaman; danc. kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Selain persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian harus memenuhi persyaratan:a. memiliki, menguasai, dan mengendalikan sistem penjaminan penyelesaian transaksi serta terkoneksi dengan Bursa, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan;b. memiliki peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; danc. terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.
Dasar: Pasal II angka 12 POJK 23/2025: mulai berlaku pada tanggal diundangkan (10-11-2025), PDF h.49 (mulai berlaku 10 November 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 10-11-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.