Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Pasal I angka 18 (Pasal 13)

POJK 23/2025 — Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bursa wajib melakukan evaluasi atas Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital yang telah ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Evaluasi yang dilakukan Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) serta pedoman penetapan Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). (3) Evaluasi atas Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan usulan penambahan dan/atau penghapusan Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital dari Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (4) Hasil evaluasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak evaluasi ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Aset Keuangan Digital yang: a. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) serta pedoman penetapan Daftar Aset Keuangan Digital yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); b. memiliki kondisi tertentu yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki potensi pelanggaran atas penerapan pelindungan Konsumen; dan/atau d. memiliki kondisi lain berdasarkan hasil evaluasi Bursa, Bursa wajib menghapus Aset Keuangan Digital dimaksud dari Daftar Aset Keuangan Digital. (6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyampaian hasil evaluasi atas Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 18 (Pasal 13) POJK 23/2025

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II angka 12 POJK 23/2025: mulai berlaku pada tanggal diundangkan (10-11-2025), PDF h.49 (mulai berlaku 10 November 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 10-11-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH