Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA · BAB III Bagian Kelima — Konsekuensi Hasil Akhir Penilaian Kembali

Pasal 42

POJK 16/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pihak Utama yang masih menjabat yang ditetapkan dengan predikat lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pihak Utama. (2) Pihak Utama pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena: a. permasalahan integritas, dilarang menjadi: 1. pihak utama pengendali pada LJK atau Penyelenggara IAKD; 2. memiliki saham pada LJK atau Penyelenggara IAKD; dan/atau 3. pihak utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD; dan/atau b. permasalahan kelayakan keuangan, dilarang menjadi: 1. Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada Penyelenggara IAKD; dan/atau 2. Pihak Utama pengurus pada Penyelenggara IAKD. (3) Pihak Utama pengurus yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena: a. permasalahan integritas, dilarang menjadi: 1. pihak utama pengendali pada LJK atau Penyelenggara IAKD; 2. memiliki saham pada LJK atau Penyelenggara IAKD; dan/atau 3. pihak utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD; b. permasalahan reputasi keuangan, dilarang menjadi: 1. Pihak Utama pengendali atau memiliki saham di Penyelenggara IAKD; dan/atau 2. Pihak Utama pengurus di Penyelenggara IAKD; dan/atau c. permasalahan kompetensi, dilarang menjadi Pihak Utama pengurus di Penyelenggara IAKD.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 42 POJK 16/2025

PDF naskah resmi, halaman 18

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 56 POJK 16/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH