Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA · BAB III Bagian Ketiga — Tata Cara Penilaian Kembali

Pasal 37

POJK 16/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali secara langsung tanpa mengikuti seluruh tahapan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali: a. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; atau b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh tahapan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), berdasarkan pertimbangan tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (5), berdasarkan pertimbangan tertentu.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 37 POJK 16/2025

PDF naskah resmi, halaman 17

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 56 POJK 16/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH