Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN · BAB II Bagian Keenam — Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 27

POJK 16/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon Pihak Utama pengurus menjadi tidak berlaku apabila dalam jangka waktu tertentu tidak terdapat pengangkatan terhadap calon Pihak Utama pengurus yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penyelenggara IAKD wajib melaporkan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus yang berlaku pada masing-masing jenis IAKD. (3) Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara IAKD wajib melaporkan pengangkatan Pihak Utama pengurus paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengangkatan. (4) Penyelenggara IAKD yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan terlambat menyampaikan laporan. (5) Penyelenggara IAKD yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 27 POJK 16/2025

PDF naskah resmi, halaman 11

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 56 POJK 16/2025 (mulai berlaku 1 Oktober 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-10-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH