BAB IV — TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 11

POJK 16/2023 — Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (2) Permohonan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. nilai kerugian yang ditimbulkan dan dasar perhitungannya; b. jumlah korban yang dirugikan dan keterangan lain terkait korban; c. bentuk penyelesaian kerugian dan jangka waktu penyelesaian; d. klausul jika kerugian tidak diselesaikan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melanjutkan ke tahap Penyidikan; dan e. upaya perbaikan proses bisnis dan tata kelola. (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap muatan permohonan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menghitung nilai kerugian atas pelanggaran. (4) Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan minimal: a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana; b. nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas pelanggaran; dan c. dampak terhadap sektor jasa keuangan, LJK, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal atau investor, dan/atau masyarakat. (5) Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan membentuk Tim Analisis untuk membantu Penyidik Otoritas Jasa Keuangan. (6) Untuk melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat mengundang pihak lain di luar Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 11 POJK 16/2023

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 23 POJK 16/2023 (mulai berlaku 7 Agustus 2023); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH