BAB V — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN · BAB V Bagian Kedua — Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Pasal 19

POJK 14/2024 — Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Satuan Tugas melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan. (2) Dalam melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas dapat: a. melakukan permintaan informasi kepada masyarakat; b. memanggil dan/atau meminta keterangan Entitas dan/atau pegawai dari Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal untuk dimintai informasi; c. menghentikan sementara kegiatan usaha Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal; dan/atau d. melakukan penelusuran dan/atau pembatasan akses terhadap situs web, aplikasi, akun media sosial, dan/atau media lain yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 19 POJK 14/2024

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 30 POJK 14/2024 (mulai berlaku 26-08-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH