BAB V — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN · BAB V Bagian Kesatu — Pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Pasal 16

POJK 14/2024 — Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. menyusun program edukasi dan sosialisasi; b. menyusun materi dan/atau bahan ajar edukasi dan sosialisasi; c. melakukan edukasi dan sosialisasi sesuai target peserta; dan/atau d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan edukasi dan sosialisasi. (2) Pelaksanaan pemantauan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. menyusun rencana pemantauan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan melalui sistem informasi; b. melakukan pendataan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan melalui sistem informasi; dan/atau c. melakukan pembahasan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan melalui sistem informasi. (3) Pemberian rekomendasi pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa: a. rekomendasi kebijakan terkait pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan/atau b. rekomendasi tindakan pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan. (4) Penyebarluasan dan/atau pemberian informasi Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa: a. publikasi mengenai legalitas usaha suatu Entitas Ilegal; dan/atau b. pemberian informasi mengenai legalitas usaha suatu Entitas Ilegal kepada masyarakat.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 16 POJK 14/2024

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 30 POJK 14/2024 (mulai berlaku 26-08-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH