Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — KELEMBAGAAN SATUAN TUGAS

Pasal 12

POJK 14/2024 — Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dan sekretariat Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas: a. merencanakan program kerja dan mengelola anggaran; b. menyusun standar operasional prosedur untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas; c. merencanakan, mengundang, dan melaksanakan rapat Satuan Tugas; d. menyusun dan menyampaikan risalah rapat Satuan Tugas kepada ketua Satuan Tugas dan seluruh anggota terkait; e. menyusun laporan Satuan Tugas; f. melakukan penginian data dan/atau informasi; g. menerima dan menatausahakan dokumen; dan h. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua Satuan Tugas. (2) Sekretariat Satuan Tugas berlokasi di Otoritas Jasa Keuangan. (3) Sekretariat Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berlokasi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 12 POJK 14/2024

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 30 POJK 14/2024 (mulai berlaku 26-08-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH