BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

POJK 14/2024 — Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan adalah kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran yang dilakukan tanpa izin, kegiatan usaha yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kegiatan usaha lain yang berpotensi merugikan masyarakat. 2. Entitas adalah orang perseorangan, kumpulan orang, korporasi, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, atau badan lainnya. 3. Entitas Ilegal adalah Entitas yang melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan. 4. Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga untuk pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 1 POJK 14/2024

PDF naskah resmi, halaman 2

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 30 POJK 14/2024 (mulai berlaku 26-08-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH