BAB II — PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Pasal 8

POJK 12/2024 — Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) LJK wajib memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti Fraud dalam organisasi LJK. (2) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. bertanggung jawab kepada anggota Direksi; dan b. memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. (3) Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. sertifikat keahlian di bidang anti Fraud; b. pengalaman di bidang anti Fraud; dan/atau c. pengalaman yang memadai di bidang LJK terkait.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 8 POJK 12/2024

PDF naskah resmi, halaman 7

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 25 POJK 12/2024 (mulai berlaku 31-10-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH