BAB II — PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Pasal 4

POJK 12/2024 — Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti Fraud yang efektif, LJK wajib memperhatikan paling sedikit: a. kondisi lingkungan internal dan eksternal; b. kompleksitas kegiatan usaha; c. jenis Fraud; d. risiko terkait Fraud; dan e. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. (2) Penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha LJK tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana. (3) Penerapan Strategi Anti Fraud wajib dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha LJK paling sedikit meliputi: a. Konsumen; b. internal LJK; dan c. pihak lain. (4) Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti Fraud, LJK menetapkan sasaran penerapan Strategi Anti Fraud dan menetapkan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 4 POJK 12/2024

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 25 POJK 12/2024 (mulai berlaku 31-10-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH