BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 2

POJK 12/2024 — Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Jenis perbuatan yang tergolong Fraud terdiri atas: a. korupsi meliputi: 1. benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen; 2. penyuapan; 3. penerimaan tidak sah; dan/atau 4. pemerasan; b. penyalahgunaan aset meliputi: 1. penyalahgunaan uang tunai; 2. penyalahgunaan persediaan; dan/atau 3. penyalahgunaan aset lainnya; c. kecurangan laporan keuangan meliputi: 1. melebihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; atau 2. mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; d. penipuan; e. pembocoran informasi rahasia; dan/atau f. tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan Fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 2 POJK 12/2024

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 25 POJK 12/2024 (mulai berlaku 31-10-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH