BAB III — PELAPORAN

Pasal 14

POJK 12/2024 — Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bagi LJK berupa bank umum dan bank perekonomian rakyat, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan. (2) Bagi LJK berupa perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 14 POJK 12/2024

PDF naskah resmi, halaman 10

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 25 POJK 12/2024 (mulai berlaku 31-10-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH