POJK 12/2024 — Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) LJK wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:a. Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan; danb. Laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti Fraud dengan mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud.(2) Dalam hal terdapat kejadian Fraud berdampak signifikan, LJK wajib menyampaikan laporan kejadian Fraud berdampak signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan Fraud Berdampak Signifikan.(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) wajib dilakukan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh.(4) Pedoman Pengisian Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(5) Pedoman Pengisian Laporan Fraud Berdampak Signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Dasar: Pasal 25 POJK 12/2024 (mulai berlaku 31-10-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.