POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pihak meminta KAP melakukan dan menyediakan hasil penilaian sendiri terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.(2) Hasil penilaian sendiri yang disediakan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pihak:a. bank umum, emiten, dan perusahaan publik harus disertai informasi periode penugasan yang telah dijalani oleh AP yang bertindak sebagai Rekan perikatan, AP yang bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, dan Rekan perikatan audit lainnya; danb. selain bank umum, emiten, dan perusahaan publik harus disertai informasi periode penugasan yang telah dijalani oleh AP dan/atau pihak terasosiasi dan personil KAP dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yang terlibat dalam pemberian jasa audit,serta pertimbangan yang menyebabkan KAP menyimpulkan bahwa AP dan/atau personil KAP dimaksud memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda.(3) Perhitungan batasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) diterapkan sejak AP memberikan jasa audit kepada Pihak mencakup:a. periode pemberian jasa sebelum Pihak memperoleh izin atau terdaftar sebagai entitas yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; danb. periode pemberian jasa oleh AP sebelum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.(4) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:a. Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan/atau ayat (2); ataub. Pasal 7 ayat (2) dan/atau Pasal 8 ayat (3),dinyatakan tidak memenuhi kewajiban terhadap laporan dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.