Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — PERAN KOMITE AUDIT

Pasal 5

POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, sepanjang diamanatkan oleh rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. (2) Dalam hal Pihak tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 5 POJK 9/2023

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 50

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH