Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XV — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: 1. Permohonan pendaftaran, penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, permohonan pengaktifan kembali, dan/atau pengunduran diri yang disampaikan AP dan/atau KAP yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. 2. Pihak, AP, dan/atau KAP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan jasa AP dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan yang terjadi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 3. Pihak, AP, dan/atau KAP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan jasa AP dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan yang terjadi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku yang ditemukan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 48 POJK 9/2023

PDF naskah resmi, halaman 27

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 50

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH