Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran bagi:
a. AP dan/atau KAP yang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 25 ayat 3, Pasal 33, dan/atau Pasal 45 sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
b. KAP berbentuk perseorangan dengan AP yang terkena sanksi berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), ayat (6), Pasal 24 ayat (4), dan/atau Pasal 46 ayat (2); dan/atau
c. KAP berbentuk persekutuan dengan paling sedikit 2 (dua) AP terkena sanksi berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), ayat (6), Pasal 24 ayat (4), dan/atau Pasal 46 ayat (2) dalam jangka waktu dalam 2 (dua) tahun.
(2) AP yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain, dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(3) KAP yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain, dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(4) Pemimpin KAP yang dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 2 (dua) tahun pada Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Bagi kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang bekerja sama dengan KAP yang terkena sanksi pembatalan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing dinyatakan tidak melakukan reviu mutu dan pelatihan terhadap KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa:
a. pembatasan kerja sama dengan KAP untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun; dan/atau
b. sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 46 POJK 9/2023
PDF naskah resmi, halaman 26