BAB XI — PENYAMPAIAN LAPORAN DARI AP DAN KAP KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 36
POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) AP dan/atau KAP yang tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan:a. laporan berkala tahunan; danb. laporan insidental,kepada Otoritas Jasa Keuangan.(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap dan benar.(3) Laporan berkala tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak.(4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:a. laporan AP memuat informasi mengenai:1. pelanggaran signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pihak;2. kelemahan yang signifikan dalam pengendalian proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pihak;3. kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern Pihak; dan/atau4. kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Pihak; danb. laporan insidental AP dan/atau KAP lainnya yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.(5) Laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak memuat informasi paling kurang mengenai:a. informasi KAP;b. daftar AP terdaftar;c. daftar anggota tim audit selain AP terdaftar;d. daftar perjanjian kerja yang ditandatangani dalam periode pelaporan;e. daftar penugasan selesai dalam periode pelaporan yang sama;f. daftar penugasan tidak selesai dalam periode pelaporan yang sama;g. daftar penyelesaian penugasan periode pelaporan sebelumnya;h. daftar penugasan anggota tim audit kepada Pihak;i. ringkasan penerimaan pembayaran kontrak selama periode pelaporan; danj. rincian informasi penerimaan pembayaran kontrak oleh KAP dari Pihak.(6) Laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak mencakup jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP kepada Pihak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak:a. tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya; ataub. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi pelanggaran, kelemahan, dan perkiraan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.